LPSK Siap Lindungi Korban Kekerasan saat Aksi Demo Tolak RUU Cipta Kerja

 

Jakarta - Wakil Ketua Instansi Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) Manajer Nasution mempersilakan beberapa saksi atau korban kekerasan tindakan tolak RUU Cipta Kerja melapor ke lembaganya.

Menurut Nasution, pengutaraan inspirasi, termasuk juga demonstrasi menampik RUU Cipta Kerja, adalah hak konstitusional masyarakat negara.

meraih keuntungan dalam permainan judi togel "LPSK, buka pintu untuk warga untuk terhubung perlindungan serta hak-hak yang lain disiapkan negara lewat LPSK," tutur ia dalam penjelasannya, Kamis (15/10/2020).

Nasution menyebutkan, pengutaraan inspirasi dengan tindakan demo adalah hak untuk semua masyarakat negara. Oleh karena itu, tidak ada fakta untuk membekap inspirasi warga, ditambah lagi bila beberapa cara yang diambil lewat kekerasan.

"Demo berkaitan UU Cipta Kerja berbuntut dengan munculnya info banyak masyarakat sebagai korban kekerasan. Ini jadi perhatian kita," kata Nasution.

Nasution menjelaskan, permintaan perlindungan dapat dikatakan dengan cara langsung ke kantor LPSK, atau mengontak Call Center 148 serta WatsApp ke 085770010048.

Ada juga aplikasi permintaan perlindungan online LPSK yang bisa didownload di Playstore.

"Dari info yang kita kumpulkan, mereka sebagai korban kekerasan untuk imbas dari tindakan melawan UU Cipta Kerja bermacam, bukan saja dari peserta tindakan tersebut, dan juga tenaga kesehatan serta koresponden, bahkan juga faksi keamanan," katanya.

Demonstrasi menampik UU Cipta Kerja menghangat. Di teritori Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, polisi mulai menembakkan gas air mata (13/10). Massa berlarian ke gang-gang pemukiman masyarakat di sejauh jalan Kwitang Raya.

Read More

BEM SI Kembali Demo Tolak RUU Cipta Kerja di Istana Besok

 

Tubuh Eksekutif Mahasiswa Semua Indonesia (BEM SI), kembali lagi turun ke jalan di Jumat (16/10/2020) esok, untuk protes RUU Cipta Kerja.

Koordinator Media BEM SI, Andi Khiyarullah menjelaskan, ada 3 tuntutan yang akan disuarakan oleh BEM SI di demonstrasi RUU Cipta Kerja yang akan dilaksanakan di muka Istana Negara, Jakarta.

meraih keuntungan dalam permainan judi togel Yang pertama kali yaitu menekan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk keluarkan ketentuan pemerintahan alternatif undang-undang (Perppu) untuk RUU Cipta Kerja.

"Menekan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu," kata Andi waktu diverifikasi, Kamis (15/10/2020).

Tuntutan yang lain, yaitu mencela perlakuan Mendikbud dan Dirjen Dikti yang sudah mengintervensi kebebasan ikraremik serta hak mengatakan opini Civitas Ikraremika.

"Mereka (mengintervensi) lewat Surat Anjuran Nomor 1035/E/KM/2020 tentang Evaluasi Dengan Daring serta Publikasi UU Cipta Kerja," papar Andi.

Disamping itu, mencela perlakuan represif perangkat negara pada peserta tindakan, mahasiswa serta aktivis.

Andi menjelaskan, diperkirakan lebih kurang 6.000 mahasiswa akan turut sampaikan aspirasinya.

Andi akui sudah memperhitungkan datang penyusup di tengahnya mahasiswa.

"Kami tetap rapatkan barisan menahan penyusup. Kami tekankan semua peserta tindakan pergi dengan nyaman," tutur ia.

Andi minta mahasiwa terus memerhatikan prosedur kesehatan penjagaan Covid-19. "Pakai masker," tegasnya.

Demonstrasi melawan disahkannya RUU Cipta Kerja jadi UU usai bentrokan dengan polisi massa pengunjuk rasa berupaya menyerobot ke gedung DPRD Jawa barat. Polisi melepas gas air mata membuyarkan pengunjuk rasa.

Read More

Satgas: Belum Ada Laporan Relawan Alami Efek Samping Vaksin Covid-19

 Juru Bicara Satgas Perlakuan Covid-19 Wiku Adisasmito pastikan jika sampai sekarang belumlah ada sukarelawan yang diketemukan mendapatkan efek sesudah disuntikkan vaksin corona asal China, Sinovac. Mengenai vaksin ini tengah jalani tes medis serta ditescobakan ke beberapa sukarelawan.

"Selama ini belumlah ada laporan efek yang diterima sukarelawan dalam tes medis vaksin itu," tutur Wiku dalam pertemuan jurnalis di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (15/10/2020).

meraih keuntungan dalam permainan judi togel Ia mengutamakan jika tes medis vaksin Covid-19 ada dalam pengawasan Tubuh Pengawas Obat serta Makanan (BPOM). Hingga, bisa dinyatakan jika proses penyediaan vaksin corona sesuai dengan mekanisme yang aktif.

"Kita pastikan Tubuh POM lakukan penilaian ini pada prosedur tes medis yang dilaksanakan serta terus lakukan peninjauan dalam penerapan tes medis itu serta untuk capai arah pastikan jika keamanan serta efisiensi vaksin covid-19 itu terwujud," tuturnya.

Menurutnya, produksi vaksin yang akan disuntikkan ke warga ini melalui kriteria kualitas produk. Dalam ini, vaksin harus mendapatkan sertifikasi pengerjaan obat yang bagus sampai proses akhir produk.

"Keinginannya kelak dapat diterbiktan izin edar obat baik lewat Tubuh POM serta sesuai hasil yang didapatkan," kata Wiku.

Awalnya, PT Bio Farma mengatakan 1.589 sukarelawan Indonesia telah disuntik dengan calon vaksin Covid-19 dari Sinovac, China, dalam uji medis babak 3 vaksin itu di Indonesia. Sasaran jumlah sukarelawan dari uji medis babak 3 vaksin Sinovac di Indonesia itu ialah 1.620 orang.

Pemerintahan Indonesia tengah meningkatkan vaksin Covid-19. Kerja sama juga dengan perusahaan China, Sinovac, vaksin ini sedang masuk tes medis step 3. Gagasannya, vaksin itu akan disebarkan Bio Farma mulai Januari 2021.

Read More

Saut Situmorang: Mobil Dinas Tak Ada Kaitan dengan Kinerja Pimpinan KPK

 Jakarta - Bekas Wakil Ketua Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) Saut Situmorang pastikan waktu dianya masih menahkodai instansi antirasuah, tidak sempat ada bahasan masalah mengajukan mobil dinas untuk beberapa pimpinan serta barisan susunanal KPK yang lain.

"Jika mobil, kita tidak ulas di (pimpinan KPK) jilid IV. Permasalahan mobil tidak penting, agar negara tak perlu pusing mengurus mobil," tutur Saut waktu diverifikasi, Kamis (15/10/2020).

Menurut Saut, sebenarnya pimpinan KPK dapat pikirkan hidup bertambah simpel. Saut merekomendasikan supaya pimpinan KPK zaman Komjen Firli Bahuri bila pengin kendaraan bertambah eksklusif dapat ajukan credit dibandingkan minta ke negara.

meraih keuntungan dalam permainan judi togel "Cukup saja uang transport lalu pakai itu untuk credit mobil serta perawatan mobil semasing pimpinan serta staf. Serta itu telah berjalan 4 masa terus perform pimpinan KPK serta pegawainya (tiada mobil dinas)," kata Saut.

Saut menyebutkan, di saat dianya masih menakhodai instansi antirasuah, dianya serta pimpinan lain cuman ajukan upah untuk beberapa karyawan. Menurut Saut, tidak sempat sekali juga terbesit minta kendaraan dinas.

"Jadi jilid IV cuman meminta upah karyawan yang dinaikan awalannya, hanya upah pimpinan normatifnya harus dinaikan dahulu untuk landasan," katanya.

Apalagi, menurut Saut tidak ada hubungannya performa pembasmian tindak pidana korupsi dengan pemilikan kendaraan dinas. Saut menyebutkan, sepanjang 4 tahun kerja jadi pimpinan KPK, performanya tidak dipengaruhi cukup dengan memakai Toyota Innova.

"Tidak ada Hubungan langsung (mobil dinas) dengan performa pimpinan, contohnya OTT serta performa lain. Saya naik Innova 4 tahun aman saja tuch," kata Saut.

Read More

Polisi Jelaskan Peran 8 Anggota KAMI Tersangka Kerusuhan Demo RUU Cipta Kerja

 Mabes Polri meluncurkan penangkapan pada 8 anggota Konsolidasi Tindakan Selamatkan Indonesia (KAMI) berkaitan masalah kekacauan demonstrasi menampik pengesahan RUU Cipta Kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, ada 9 terduga yang didatangkan. 1 salah satunya bukan anggota KAMI, tetapi mempunyai fungsi yang sama di media sosial.

"Dari Medan ini ada mendapati 2 laporan polisi, kemudin ada 4 terduga yang kita kerjakan penangkapan serta penahanan. Inisial KA, JG, NZ, serta WRP," papar Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020).

Argo menyebutkan, KA adalah admin dari Whatsapp Group dengan beberapa anggota yang masuk. Ia pernah tuliskan berkaitan penghimpunan massa untuk melempari DPRD Sumatera Utara, polisi, serta minta demonstran supaya tidak mundur maupun takut waktu demo RUU Cipta Kerja.

KA kumpulkan dana untuk logistik konsumsi makanan untuk demonstran.

Selanjutnya terduga JG tuliskan dalam Whatsapp Group supaya massa bisa memakai batu serta bom molotov waktu berlaga. Ia minta supaya berlangsung skrip kekacauan 1998 dibarengi penjarahan toko serta rumah punya masyarakat turunan China dalam demonstrasi RUU Cipta Kerja.

Sesaat, Terduga NZ tuliskan hal sama bersuara hasutan. Termasuk juga terduga WRP yang ikut menghasut dengan mengharuskan massa bawa bom molotov.

meraih keuntungan dalam permainan judi togel "Bom molotovnya ada ini kita peroleh. Sama pilok untuk bikin tulisan. Bom molotvnya untuk melempar mobil, terbakar. Ini memakai skema hasut, skema hoax. Alurnya semacam itu. Semua sudah peran-perannya terlihat," jelas ia.

Terduga ke-5 berinsial JH berperanan menghasut massa sampai mengakibatkan berlangsungnya tindakan pengacau serta vandalisme. Di account Twitter-nya, ia menulis jika Undang-Undang memang untuk primitif, investor dari RRT, serta pebisnis rakus.

"Modusnya mengupload content ajaran kedengkian di account twitter terduga JH ini dan terduga menebarkan, polanya menebarkan muatan informasi berbohong itu memiliki kandungan kedengkian berdasar SARA," kata Argo.

Terduga ke enam berinisial DW yang disebut pemilik account Twitter @podoradong. Ia bukan anggota KAMI, tetapi lakukan fungsi yang sama di media sosial yang dipandang menyebabkan kekacauan.

Seterusnya terduga ke-7 berinisial AP. Ia memakai account Facebook serta Youtube untuk menebarkan beberapa info miring, salah satunya masalah multifungsi Polri melewati dwifungsi ABRI, NKRI jadi Negara Kepolisian Republik Indonesia, disahkannya UU Ciptaker bukti negara sudah dijajah, negara tidak dapat jagalah rakyatnya, negara didominasi cukong, sampai VOC style baru.

Terduga ke-8, lanjut Argo, berinsial SN. Ia memakai account Twitternya untuk menampik Omnibus Law, memberikan dukungan demo pekerja, serta bela sungkawa demonstrasi pekerja.

"Modusnya ada photo, selanjutnya diberi tulisan, info berbeda dengan peristiwanya. Misalnya ini peristiwa di Karawang, tetapi ini gambarnya tidak sama. Ini salah satunya, ada banyak menjadi tanda bukti penyidik dalam kontrol. Ada juga beberapa macam tulisan serta gambarnya tidak sama," papar Argo.

Terduga ke-9 berinisial KA berperanan mengupload di Facebook berkaitan isi butir klausal RUU Cipta Kerja yang disebutkan penyidik berlawanan dengan UU Cipta Kerja yang sebetulnya. Ada 13 point dengan pola penampikan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Untuk terduga KA, JG, NZ, WRP, DW, SN, serta KA dijaring dengan Klausal 28 ayat 2 juncto 45a ayat 2 Undang-Undang ITE, Klausal 14 ayat 1 serta ayat 2, serta Klausal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan intimidasi hukuman penjara 6 tahun.

Sesaat untuk JH serta AP dikenai Klausal 28 ayat 2 juncto Klausal 45a ayat 2 Undang-Undang ITE, Klausal 14 ayat 1 serta 2, Klausal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta Klausal 207 KUHP dengan intimidasi hukuman penjara 10 tahun.

Read More